Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Bangka Latih 40 Tenaga Pustakawan Sekolah

Asisten Administrasi Umum Setda Bangka Surtam A Amin mengalungkan tanda peserta saat membuka diklat perpustakaan di Gedung Wanita Sungailiat, Kabupaten Bangka, Senin (9/3/2015)

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka mengelar pendidikan dan pelatihan (diklat) perpustakaan, Senin (9/3/2015) di Gedung Wanita Sungailiat.

Diklat ini diikuti sebanyak 40 peserta dari pengelolaan perpustakaan di sekolah se-Kabupaten Bangka selama empat hari mulai Senin (9/3/2015) hingga Kamis (12/3/2015).

SD Negeri 1 Kawunglarang Butuh Perpustakaan

Ilustrasi perpustakaan sekolah-duniaperpustakaansekolah.blogspot.com

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kawunglarang Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, selama ini terpaksa masih menempatkan buku-buku bacaan dan buku-buku pelajaran di salah satu sudut ruangan kantor guru. Pasalnya, SDN 1 Kawunglarang sampai saat ini belum memiliki gedung perpustakaan yang representatif.

Eka Warosnika, S.Pd, tenaga pengajar di SDN 1 Kawunglarang, ketika dimintai tanggapan oleh HR, Sabtu (28/2/2015), membenarkan kondisi yang dialami pihak sekolah. Menurut dia, keberadaan buku-buku yang disimpan di ruang kantor guru tersebut menjadi kendala bagi pihak sekolah.

Pada kesempatan itu, Eka mengakui, pihak sekolah sudah sejak lama berharap memiliki gedung perpustakaan. Seandainya sekolah punya perpustakaan sendiri, dia meyakini pengembangan wawasan, kemampuan dan minat baca para peserta didik akan terdongkrak.

Hendro Wicaksono: Ada Hal yang Takkan Tergantikan di Perpustakaan

Hedro Wicaksono.

Keberadaan perpustakaan dalam sebuah institusi pendidikan, sangat penting sebagai jantung ilmu pengetahuan. Meski perkembangan teknologi saat ini sangat cepat dan memungkinkan buku dialihkan dalam bentuk digital, ada hak yang tak tergantikan di perpustakaan.

Hendro Wicaksono, pengembang Senayan Library Management System (SLiMS) mengutarakan hal itu dalam seminar "Implementasi SLiMS pada Perpustakaan" di ruang seminar lantai IV Gedung Rektorat Universitas Muria Kudus.

"Perpustakaan adalah lingkungan pembelajaran (learning environment), tempat orang berkumpul, terinspirasi dan termotivasi menjadi lebih baik dengan belajar dan kemudian berbagai pengetahuan baru yang didapatnya," ujarnya di depan sekitar 80 peserta yang hadir, dalam rilis yang diterima Tribun Jateng, Jumat (6/3).

Karena itu, menurutnya, pengelola perpustakaan dituntut tidak sekadar memiliki kemampuan antara lain pengelolaan data referensi, inventarisasi, manajemen serial dan manajemen pengguna.

‘’Pengelola perpustakaan juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, termasuk kemampuan lobi dengan pimpinan,’’ terang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu.

Sementara mengenai SLiMS, dia menjelaskan, adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan (library management system) sumber terbuka yang dilisensikan di bawah GPL v3.

"Hak cipta SLiMS ini atas nama saya (Hendro Wicaksono-Red) dan Arie Nugroho. Namun bagaimana mendapatkan, menggunakan, mempelajari, memodifikasi, redistribusi komersial maupun non komersial, diberikan kepada publik," ujarnya.

Dia mengatakan, pengguna SLiMS di Indonesia sudah cukup banyak, sekitar 300-an, termasuk institusi atau lembaga seperti KPK, Yayasan Tifa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Wahid Institute, dan Komisi Yudisial. (*)

Sumber: TRIBUN JATENG

Celah Pelanggaran di PP No. 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan

PP No. 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan.

Banyak pihak menunggu diterbitkanya PP No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan tersebut. Bahkan tidak sedikit mereka yang sudah ingin mendownload PP No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan tersebut.

Namun demikian, sebagian pihak khususnya para pustakawan juga pesimis bahwa dengan diterbitkanya PP No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan ini tidak menjamin bahwa pelaksaanaan UU No. 43 Tahun 2007 berjalan sesuai yang diharapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 - Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

PP No. 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan.

Title
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014

Sub Title
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Jenis Peraturan
pp

UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

UU No. 43 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2007
TENTANG
PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupana. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;

b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasankehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;

d. ba hwa ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d,
perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perpustakaan;

Mengingat......

Selengkapnya klik DI SINI untuk melihat, klik DI SINI untuk mendowload.