BANYUMAS ~ Kementerian Pendidikan Nasional menargetkan seluruh sekolah dasar di Indonesia memiliki perpustakaan pada 2015 sebagai upaya meningkatkan kualitas murid.
“Sekarang sudah 30 persen SD yang mempunyai perpustakaan. Kita akan selesaikan dalam lima tahun mendatang,” kata Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kemdiknas Mudjito di sela-sela peresmian sejumlah sekolah yang direnovasi oleh Yayasan Tileng Belanda (Stichting Tileng Foundation Netherland) di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.
Menurut dia, peningkatan kualitas sekolah tidak hanya melalui perbaikan bangunan sekolah tetapi juga dengan pembangunan perpustakaan.
Dari jumlah total SD di Indonesia sebanyak 148 ribu sekolah, kata dia, saat ini sudah ada sekitar 50 ribu SD yang memiliki perpustakaan.
Pada tahun 2010, lanjutnya, ditargetkan sebanyak 20 ribu SD akan dibangun perpustakaan berikut isinya.
“Kami targetkan setiap tahunnya ada 20 ribu SD yang akan dilengkapi dengan perpustakaan sehingga dapat selesai dalam waktu lima tahun. Jadi kita tidak hanya memperbaiki ruang yang rusak tetapi juga meningkatkan kualitas anak,” jelasnya.
Menurut dia, anggaran untuk membangun sebuah perpustakaan berikut isinya ini sekitar Rp250 juta.
“Jika sekolah itu sudah ada ruang perpustakaan, berarti hanya menambah isinya saja. Akan tetapi bila belum memiliki, berarti harus menambah bangunan untuk perpustakaan,” jelasnya.
Sementara mengenai jumlah bangunan SD yang mengalami kerusakan, dia mengatakan, saat ini masih tersisa sembilan persen dari 148 ribu SD di seluruh Indonesia.
“Pada tahun 2003 ada 40 persen sekolah rusak yang merupakan bangunan inpres sekitar tahun 1968. Setelah dilakukan pembangunan melalui berbagai program pemerintah, saat ini tinggal sembilan persen,” katanya.
Kendati demikian, dia mengatakan, perbaikan terhadap bangunan sekolah harus dilakukan terus-menerus untuk menghindari kerusakan yang semakin parah.
Dia mengakui adanya sejumlah lembaga yang memberikan dana hibah untuk perbaikan bangunan melalui pendekatan berbasis sekolah, yakni uang tersebut langsung diserahkan kepada sekolah untuk pengelolaannya (swakelola, red.).
Akan tetapi, kata dia, jumlah lembaga pemberi hibah tersebut tidak banyak sehingga anggaran perbaikan bangunan sekolah sering kali dilakukan secara “sharing” antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Biasanya kita `sharing`, pemerintah pusat 90 persen dan daerah 10 persen. Melalui `sharing` ini diharapkan adanya kepedulian pemerintah daerah,” katanya.
Disinggung mengenai kemungkinan adanya rencana penambahan SD di Indonesia, dia mengatakan, hal itu tergantung kebutuhan atau permintaan masyarakat.
Menurut dia, saat ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) ingin meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) terlebih dulu yang baru 95 persen sehingga dapat mencapai 100 persen.
“Kalau Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah mencapai 115 persen. Kita ingin APM-nya bisa mencapai 100 persen,” katanya.
Menurut dia, belum tercapainya APM sebesar 100 persen ini disebabkan banyaknya anak yang putus sekolah di daerah-daerah terpencil.
“Kita ingin mengejar yang lima persen ini, antara lain dengan meningkatkan wajib belajar,” katanya.
Sumber:
Rajawali News
